RSS
Twitter
Facebook
Oleh Biro Pendidikan & Propaganda AMP Kota
Yogyakarta
Sesungguhnya, nasionalisme Papua sudah
berkembang khas melalui “Cargo” selajutnya dibangun sejak tahun 1925 melalui
pendidikan formal berpola asrama diikuti oleh pendirian partai politik dan
dewan Nieuw Guinea. (Materay Bernada,2012: hal:11).
Pada tanggal 16 Maret 1961 Belanda dalam
Sidang Parlemen Belanda menyusun program
10 Tahun pembangunan oleh Mr. Bot (Wakil Menlu Belanda Urusan Nieuw Guinea)
sebagai langkah awal persiapan kedaulatan Papua Barat. (Alua, 2009:38).
Tanggal 18-25 Maret 1961 Pemilihan Umum untuk
memilih anggota Nieuw Guinea Raad di Holandia (Kini Jayapura) sebagai langkah
awal realisasi dari rencana 10 tahun Papuanisasi didorong oleh isu
internasional tetang demokrasi bagi
seluruh umat manusia. (Alua, Hal:38).
Tanggal 1 April 1961 terbentuknya (diresmikan)
Nieuw Guinea Raad di Holandia
(Jayapura). Jumlah anggota Dewan terdiri dari 21 Orang di antaranya 10 orang
Papua (Djopari:34-35).
Bulan September tahun 1961 Menteri Luar Negeri
Belanda DR. Josep Luns mengajukan pemecahan masalah Nieuw Guinea pada PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk sidang
umum PBB tanggal 28 November 1961 (Djopari: 35).
Tanggal 19 Oktober 1961 pada masa Gubernur
Platteel dibentuk suatu badan yang disebut
Komite Nasional Papua(KNP) karena desakan Belanda sebab ketengan antara
Belanda dan Indonesia semakin meningkat. KNP diketua oleh Mr. De Rijke (seorang
Indo Belanda). Komite Nasional Papua (KNP) beranggotakan 80 orang. (Alua, Hal:
40).
Lambangkan Negara dan bendara Negara Papua
Barat ditetapkan pada konggres Papua 19 Oktober 1961 di Gedung Nieuw Guinea Raad di Kota Holandia (Gedung
Kesenian di Kota Jayapura). Lambang “Burung Mambruk” dan Bendera Negara “
Bintang Kejora”.
Pada tanggal 18 November 1961 Pemerintah
Belanda melalui Gubernur Plateel dan Sekretaris Gubernur A. Losjes menetapkan
dan mengesahkan pemakaian lagu Kebangsaan Papua Barat (West Papua). Hal
tersebut diatur dalam Surat Keputusan Gubernur No. 364 (Gouvernementslad van Nederlands-Nieuw Guinea No.69). Alua: 43
Berlandaskan hasrat dan keinginan bangsa Papua
akan kemerdekaan maka dengan perantaraan Komite Nasional Papua dan Badan
Perwakilan Rakyat kita Nieuw Guinea Raad
mendorong Govermemen
Nerderlands-Nieuw-Guinea dan pemerintah Nederlands supaya mulai 1 November
1961: Pertama; Bendera kami
dikibarkan di samping bendera Belanda Nederlands.
Kedua; Nyayian kebangsaan kita (kami) “Hai Tanahku
Papua” dinyayikan atau dilagukan disamping Wilhelmus. Ketiga; Nama tanah kami menjadi Papua Barat dan keempat: Nama bangsa kami menjadi
Papua.
Keputusan tentang pengibaran bendera pada
tanggal 1 November 1961 tidak terlaksana karena belum ada persetujuan dari
pemerintah Belanda karena belum tiba waktu yang diharapkan. Akhirnya pemerintah
menyetujui bahwa deklarasi dan pengibaran Bendara Papua Barat (West Papua)
dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 1961 di Holandia (kini Jayapura) tepatnya
di Jalan Irian, dihalaman Gedung Kesenian Irian Jaya yang pada waktu itu adalah
Gedung Nieuw Guinea Raad. Hari itu
dilakukan pengibran Bendara Papua Barat (West Papua) berdampingan Bendera
Pemerintah Belanda dan dinyayikan lagu kedua Negara Merdeka (Belanda dan Papua
Barat).
Lagu Kebangsaan “Hai Tanahku Papua”
dikumandangkan pertama kalinya. Semua dinas juga dibuat berbentuk palang untuk
mengibarkan dua bendera berdaulat, Belanda dan Papua Barat.
Demikian lagu kebangsaan Papua “ Hai Tanahku
Papua” dinyayikan bersama lagu
Kebangsaan Belanda Wilhelmus. Kedua
hal tersebut berlangsung selama setahun sampai dengan pemerintah UNTEA dimulai
pada tanggal 1 Oktober 1962.
Pada tanggal 1 Desember 1961 tidak dibacakan
teks proklamasi kemerdekaan Papua Barat. Alasannya, teks proklamasikan akan
dibacakan pada saat defenitif (de jure) pada akhir tahun 1970 atau 1971 ketika
pemerintah kerajaan pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada
bangsa Papua Barat (West Papua).
Proklamasi 1 Juli 1971
Setelah wilayah Papua Barat dimasukan secara
sepihak lewat manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat oleh Indonesia pada tahun
1969, wilayah ini diduduki layaknya sebuah wilayah jajahan. Indonesia mulai
memperketat wilayah ini untuk mematikan gerakan kemerdekaan Papua Barat yang
dilancarkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM)[1]
lewat perjuangan diplomasi dan gerilya.
Pada tanggal 1 Juli 1971 di suatu tempat di
Desa Waris, Kabupaten Jayapura, dekat perbatasan Papua New Guinea, yang
dijuluki (Markas) Victoria, yang kemudian dijuluki dalam kosakata rakyat Papua
Barat sebagai “Mavik" “dilaksanakan Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat.
Proklamasi ini dicetuskan oleh Seth Jafet Rumkorem[2]
sebagai Presiden Papua Barat, dan didampingi oleh Jakob Prai[3] sebagai Ketua Senat
(Dewan Perwakilan Rakyat), Dorinus Maury sebagai Menteri Kesehatan, Philemon
Tablamilena Jarisetou Jufuway sebagai Kepala Staf Tentara Pembebasan Nasional
(TEPENAL[4]), dan Louis Wajoi
sebagai Komandan (Panglima) TEPENAL Republik Papua Barat.
Isi
teks Proklamasi 1 Juli 1971 adalah:
PROKLAMASI
Kepada
seluruh rakyat Papua, dari Numbai sampai ke Merauke, dari Sorong sampai ke
Balim (Pegunungan Bintang) dan dari Biak sampai ke Pulau Adi.
Dengan
pertolongan dan berkat Tuhan, kami memanfaatkan kesempatan ini untuk
mengumumkan pada anda sekalian bahwa pada hari ini, 1 Juli 1971, tanah dan
rakyat Papua telah diproklamasikan menjadi bebas dan merdeka (de facto dan de jure).
Semoga
Tuhan beserta kita, dan semoga dunia menjadi maklum, bahwa merupakan kehendak
yang sejati dari rakyat Papua untuk bebas dan merdeka di tanah air mereka
sendiri dengan ini telah dipenuhi.
Victoria, 1 Juli 1971
Atas nama rakyat
dan pemerintah Papua Barat,
Seth Jafet
Rumkorem
(Brigadir-Jenderal)
(Brigadir-Jenderal)
[1] OPM lahir di Manokwari, tanggal 26 Juli 1965
dengan pemimpin kharismatisnya adalah Johan Ariks, yang waktu itu sudah berumur
75 tahun. Sedangkan tokoh-tokoh pimpinan militernya adalah dua bersaudara
Mandatjan, Lodewijk dan Barends, serta dua bersaudara Awom, Ferry dan Perminas.
[2] Seth Jafet Rumkorem adalah putra seorang
“Pejuang Merah Putih” yang tadinya menyambut kedatangan pemerintah dan tentara
Indonesia dengan tangan terbuka. Ia meninggalkan pekerjaannya sebagai penata
buku di kantor KLM di Biak, dan masuk TNI/AD yang memungkinkan ia mengikuti
latihan kemiliteran di Cimahi, Jawa Barat, sebelum ditempatkan di Papua Barat
dengan pangkat Letnan Satu bidang Intelligence di bawah pasukan
Diponegoro.
[3] Jakob Prai kini tinggal di Malmo Swedia. Dia
menjabat sebagai Kepala Missi Politik OPM Urusan Luar Negeri (International).
[4] TEPENAL kini telah berubah nama menjadi TPN.
Artinya tetap sama, yaitu Tentara Pembebasan Nasional, hanya saja sering
digandeng dengan huruf “PB” menjadi TPN-PB artinya Tentara Pembebasan Nasional
Papua Barat.
______________________________________________________________________________
Biro Pendidikan & Propaganda AMP kota Yogyakarta
0 komentar