By JOHN ANARI.

A. Penyerahan Administrasi New Guinea dari Sekutu ke Belanda

Setelah pasukan Sekutu berhasil menguasai kota Hollandia (sekarang:Jayapura) pada tanggal 22 April 1944, Administrasi Pemerintahan Nederland New Guinea langsung diserahkan dari Sekutu kepada Kerajaan Nederland sehingga pusat Pemerintahan Resident Nederland New Guinea langsung dipindahkan dari Manokwari ke Hollandia dan mengangkat J. P. van Echoud sebagai Gubernur Nederlan New Guinea. Oleh karena itu, Pemerintah Belanda harus membuka Sekolah Pemerintahan (Bestuur School) dan Sekolah Polisi di kota Hollandia akibat kekurangan tenaga personil. Maka seluruh buangan/tahanan Indonesia dari Digul yang dipindahkan ke Australia ditarik kembali untuk menjalankan roda pemerintahan Nederland New Guinea. Sehingga diangkat Soegoro Atmoprasodjo (bekas tahanan Digul) sebagai Direktur Sekolah Pemerintahan, namun ketika terjadi Proklamasi Negara Indonesia pada tahun 1945, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh Soegoro untuk memprovokasi anak muridnya untuk membentuk gerakkan bawah tanah yang diberi nama IRIAN (Ikut Republik Indonesia Anti Nederland).

 Gerakkan bawah tanah ini akhirnya diketahui oleh Belanda karena mereka menaikkan bendera Merah Putih di Kota Nica (sekarang Kampung Harapan) pada tanggal 31 Agustus 1945, maka Soegoro terpaksa harus dibuang kembali ke Tahanan Digul tetapi berkat pertolongan seorang penjaga sehingga ia dibebaskan lalu melarikan diri ke Papua New Guinea kemudian ke Australia dan hingga kembali ke Indonesia. Sekolah Pemerintahan inilah yang melahirkan sekitar 400 orang elit politik Papua antara tahun 1944 sampai 1949. Beberapa orang terdidik yang menjadi terkenal antara lain: Markus Kaisiepo, Frans Kaisiepo, NicolasJouwe, Herman Wajoy, Silas Papare, Alberth Karubui, Mozes Rumainum,Baldus Mofu, Eliser Yan Bonay, Lukas Rumkorem, Marthen  Indey, Johan Ariks, Herman Womsiwor, dan Abdullah Arfan. Diantara murid Soegoro yang setia yaitu Silas Papare, Marthen Indey, Frans Kaisiepo, dan Alberth Karubuy. Sedangkan yang murid yang lain setiap kepada Belanda karena mereka telah mengetahui niat Soegoro untuk menyatukan Papua Barat ke Republik Indonesia.

Akhirnya Silas Papare dibuang ke Serui pada tahun 1946 setelah kedapatan rencana sabotase asset Pemerintahan New Guinea tanggal 17 Juli 1946. Ternyata di Serui, Papare bertemu dengan buangan dari Manado yaitu DR. Sam Ratulangi sehingga mereka berdua membentuk suatu gerakkan perlawanan terhadap Belanda yang diberi nama PKII (Partai Kemerdekaan Indonesia IRIAN).

 Sedangkan Frans Kaisiepo dibuang oleh Belanda ke Makasar sehingga bergabung dengan delegasi Indonesia di Makasar dalam Konfrensi Malino tahun 1946 dan dalam kesempatan itu Frans Kaisiepo menekan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Residen J. P. van Echoud untuk menggantikkan nama Nederland Niuew Guinea menjadi IRIAN. Resident J. P. van Echoud pada saat itu dikenal orang Papua sebagai Vader der Papoea’s (Bapak Papua) karena penanaman rasa nasionalisme Papua untuk berdiri sendiri menjadi Negara merdeka sedangkan Soegoro pun juga tidak ditinggalkan maka Indonesia mengatakan bahwa Soegoro juga Sebagai Bapak Papua karena telah menanamkan rasa nasionalisme Indonesia di Papua untuk menjadi setia kepada Bangsa Indonesia dan tidak lepas bebas menentukan nasibnya sendiri (tidak merdeka tetapi bergabung ke Indonesia). Padahal, pada saat Proklamasi Negara Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan Penentuan Batas wilayah Indonesia dalam Sidang Pertama BPUPKI (Badan Panitia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 18 Agustus 1945 wilayah Indonesia terdiri dari 8 Provinsi yaitu Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kemudian melantik Soekarno sebagai President Republik Indonesia Serikat, maka ia pun ambisi untuk merebut wilayah di sekitar Indonesia seperti Papua Barat, Timor Leste, Serawak, Brunei, dan Kalimantan Utara.

Untuk memperluas wilayah Jajahan Indonesia ke 8 (delapan) Provinsi tersebut, maka diciptakannya Partai Komunis tahun 1946 sehingga Belanda ditekan oleh rekan sekutunya Amerika untuk menyerahkan wilayah Nederland Indies sesuai pembagian Administrasi di Dewan Perwalian pada Komisi Dekolonisasi. Akhirnya tercapai persetujuan Linggarjati yang mana mengecewakan Indonesia karena hanya diserahkan wilayah Sumatra, Jawa, dan Madura.

B. Persiapan Dekolonisasi Papua Tahun 1945 – 1962

Setelah Pasukan Sekutu berhasil memukul mundur pasukkan Jepang dari wilayah Papua Barat, maka administrasi wilayah ini diserahkan kembali kepada Pemerintah Belanda pada tanggal 22 April 1944 di Hollandia sedangkan administrasi wilayah Papua dan New Guinea diserahkan kembali kepada Pemerintah Australia. Penyerahan ini dilakukan karena Jenderal Douglas McArthur berpidato di Ifar gunung (Hollandia/Jayapura) bahwa setelah selesai perang, maka seluruh wilayah di Pasifik harus Memiliki Pemerintahan Sendiri (Self Government) namun karena Bangsa Papua belum mampu untuk memimpin dirinya sendiri, maka Belanda merasa berkewajiban untuk memajukan wilayah ini sesuai dengan pembagian Administrasi wilayah jajahannya seperti Nederland Indies (Indonesia), Nederland Antillens (Suriname), dan Nederland New Guinea (Papua Barat). Pembagian Administrasi Provinsi Nederland Niuew Guinea terjadi jauh sebelumnya yaitupada tanggal 7 Maret 1910 dengan mengangkat seorang Gubernur Jenderal yang bertanggungjawab langsung kepada Kerajaan Belanda dan tidak berada dibawah control Gubernur Jenderal Nederland Indies yang berkedudukan di Batavia (Jakarta).

 

Klaim Indonesia berdasarkan Perjanjian London tahun 1814 – 1824 pasal 6 bahwa wilayah Belanda mulai dari Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Bali, NTB, NTT, dan Papua Barat adalah termasuk wilayah mereka merupakan sesuatu sangat melanggar Hak Asasi Bangsa Papua karena Papua Barat telah dipisahkan dari wilayah Nederland Indies tanggal 7 Maret 1910. Berdasarkan pembagian ini, maka setelah terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) tahun 1945 sehingga dimasukkan wilayah Nederland Indies, Nederland Antillen, dan Nederland Niuew Guinea ke dalam daftar wilayah tak Berpemerintahan Sendiri (Non Self Government Territory) pada Komisi Dekolonisasi di bawah Dewan Perwalian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Tetapi berkat adanya Pemboman Hirosima dan Nagasaki sehingga Jepang memberikan kemerdekaan kepada Nederland Indies dengan membentuk Badan Panitia Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Bahasa Jepang: Djokoritsu Junbi Kosakai). Setelah Memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, selanjutnya diadakan Sidang Pertama (Badan Panitia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan menetapkan batas wilayah Indonesia terdiri dari seluruh wilayah Nederland Indies yang jumlahnya 8 Provinsi yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Dataran Sunda, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. Kemudian terpilihnya Soekarno sebagai Presiden Indonesia dan Mohamad Hatta sebagai wakilnya. Dalam kesempatan itu, Soekarno mulai mengutarakan ambisinya untuk merebut wilayah Papua Barat (Nederland), Timor Leste (Portugis), Serawak (Inggris), Brunai (Inggris), dan Borneo Utara (Inggris). Untuk mencapai cita-citanya, maka Pemerintah Indonesia memulai menciptakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1946 sehingga mendesak Belanda untuk mengadakan pertemuan di Linggar Jati bulan Maret 1947 yang mana Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia hanya terdiri dari Sumaatra, Jawa dan Madura.

 Kemudian berlanjut di Konferensi Malino di Makasar 16 Juli 1946 tetapi gagal juga, akibatnya Soekarno mulai memainkan peran PKI semakin besar hingga akhirnya terjadi Pemberontakkan PKI pertama di Madiun tahun 1948. Akhirnya muncul ketakutan dari pihak Amerika sehingga mendesak Belanda mengadakan pertemuan dengan Indonesia di atas Kapal Perang Amerika Renvile di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta tahun 1949 sehingga mendesak Belanda mengadakan Konferensi Meja Bunda (KMB) di Den Haag – Belanda untuk menyerahkan seluruh wilayah Nederland Indies kepada Bangsa Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.

Pada kesempatan kesempatan KMB, Delegasi Indonesia mulai nyatakan ambisinya untuk merebut wilayah Administrasi Pemerintahan Nederland Niuew Guinea tetapi Belanda menolak karena Belanda masih berkewajiban membimbing Bangsa Papua hingga Bangsa Papua Menentukan Nasib Masa Depannya Sendiri (Right of Self Determination).

Hal ini ditolak Belanda karena Belanda sebagai salah satu anggota PBB yang telah menanda-tangani Piagam PBB Pasal 73 (e) tanggal 26 Juni 1945 untuk membimbing wilayah Administrasi Nederland Niuew Guinea (Non Self Government Territory) menjadi sebuah Negara yang Berdaulat sama seperti Bangsa-Bangsa lain di muka Bumi ini.

Selain itu, Belanda telah mananda-tangani Kerja Sama Pasifik Selatan untuk membangun Bangsa-Bangsa di wilayah Selatan Pasifik bersama-sama dengan Amerika, Inggris, dan Perancis. Perjanjian ini disebut Perjanjian Canbera (Canbera Agreement) yang ditanda-tangani pada tanggal 6 Februari 1947 di Canbera, Australia. Yang mana telah dibentuk suatu Komisi yang diberi nama South Pacific Commission (sekarang: South Pacific Community) yang berkedudukan di Noumea – New Caledonia.

Pemasukkan wilayah Nederland Niuew Guinea dan Nederland Indies ke daftar Daerah Tak Berpemerintahan Sendiri (Non Self Government Territory) pada Komisi Dekolonisasi jauh sebelum kemerdekaan Indonesia secara kenyataan (defacto) yaitu pada tanggal 26 Juni 1945.

Berdasarkan daftar tersebut sehingga Belanda harus memimpin Administrasi wilayah Nederland Niuew Guinea sehingga mereka dapat Menentukan Nasibnya Sendiri sesuai Pasal 73(a,b) Piagam PBB.

Setelah selesai pengakuan Belanda secara hukum (dejure) pada tanggal 27 Desember 1949 atas kemerdekaan Bangsa Indonesia di Konferensi Meja Bundar, Den Haag – Nederland. Maka selanjutnya Belanda mempersiapkan diri untuk memimpin Administrasi wilayah Nederland Niuew Guinea dan Nederland Antillens, mulai dari tahun 1945 hingga tahun 1962. Proses persiapan pemberian Hak Penentuan Nasib Sendiri kepada Bangsa Papua tidak diterima baik oleh President Indonesia Ir. Soekarno sehingga pada tahun 1950 Indonesia mencoba memasukkan permasalahan ini ke dalam agenda Sidang Umum PBB tetapi tidak mendapat dukungan karena Indonesia telah melanggar Piagam PBB Pasal 73 tentang Pemberian Kemerdekaan kepada daerah-daaerah yang belum berpemerintahan sendiri (Non Self Government Territory).

 Indonesia (Nederland Indies) dianggap telah memiliki Pemerintahan Sendiri oleh karena itu, ambisi Soekarno untuk merampas Papua adalah suatu pelanggaran Besar terhadap Piagam PBB pasal 73 e.

Akibatnya Belanda mengundang Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan ini di Mahkama Internasional PBB tetapi Indonesia menolak undangan itu karena mereka tahu bahwa pasti alasan mereka tidak benar/bersalah karena ingin menggagalkan Hak Bangsa Papua untuk Menentukan Nasibnya Sendiri. Pengajuan masalah Papua ke PBB terus tidak berhasil hingga setelah PEMILU Pertama Indonesia tahun 1955 yang mana Indonesia mulai berdemokrasi mendirikan banyak Partai-Partai Politik. Karena hal ini mengalami kebuntuan terus, maka Soekarno mulai bekerja sama dengan Blok Timur (Rusia dan China yang berpaham Komunis) untuk membubarkan semua partai dan hanya mendirikan sebuah partai mengikuti Partai Komunis China (PKC), yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Sehingga PKI mulai mengambil alih kursi dalam Parlemen dan mengangkat Soekarno sebagai President Satu Nafas (President Seumur Hidup). Langkah yang diambil Soekarno ini tetap tidak diperdulikan oleh Belanda dan Belanda terus mempersiapkan Bangsa Papua untuk Memiliki Pemerintahan Sendiri. Oleh sebab itu, dibentuklah Sekolah Pemerintahan (Bestuur School), membukan Departement-departement, Sekolah Polisi, Militer, hingga membentuk Parlemen Niuew Guinea (Niuew Guinea Raad) yang akan merancang atribut kenegaraan Niuew Guinea.

C. Kongres Pertama Niuew Guinea Raad (NGR)

Para tokoh-tokoh Papua yang duduk dalam Parlemen ini adalah bekas muridmurid dari Soegoro yang menolak Soegoro untuk memasukan Niuew Guinea ke dalam Republik Indonesia. Dalam sidang pertamanya tanggal 19 Oktober 1961 mulai merubah Status Nederland Niuew Guinea menjadi Papua Barat (West Papua) dengan memiliki atribut kenegaraan sebagai berikut:

Nama Negara        : Papua Barat

Lagu Kebangsaan : Hai Tanah Ku Papoea

Lambang Negara  : Burung Mambruk

Bendera Negara    : Bintang Kejora

 

Pernyataan ini diumumkan melalui Manifesto Politik seperti tertulis di bawah ini:

“Kami, yang bertanda-tangan di bawah ini, penduduk bagian barat Papua, mewakili semua group, suku bangsa dan dominasi keagamaan, menyatakan bahwa kami adalah satu bangsa dan satu sebagai manusia.”

DENGAN INI MENGUMUMKAN

Kepada semua Negara bahwa:

Berdasarkan Piagam PBB Pasal 73 bagian a dan b;

Berdasarkan Prinsip Deklarasi PBB tentang pemberian kemerdekaan bagi daerah tak berpemerintahan sendiri dan orang-orangnya, seperti yang tertulis dalam Resoulusi PBB No. 1514 (XV) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Sidang ke-15 dari 20 September sampai 20 Desember 1960;

 Berdasarkan Hak kami yang tidak dapat diganggu-gugat, kami penduduk bagian Barat Papua, harus memiliki Negara sendiri.

Sesuai dengan hasrat dan keinginan bangsa kami untuk kemerdekaan, melalui Komite Nasional dan Parlement kami, Dewan New Guinea, mendesak Gubernur Pemerintahan Nederland Niuew Guinea dan Pemerintah Kerajaan Belanda bahwa mulai tanggal 1 November 1961:

Bendera Nasional Papua Barat harus dinaikan disamping Bendera Kerajaan Belanda.

 Lagu Kebangsaan kami Hai Tanah Ku Papoea dinyanyikan dan dimainkan bersamaan dengan Lagu Nasional Kerajaan Belanda.

 Nama Negara kami menjadi Papoea Barat.

Nama Bangsa Kami adalah Bangsa Papua.

Dengan melihat ke depan, kami, bangsa Papoea, menginginkan posisi kami sendiri, sejajar dengan bangsa-bangsa merdeka dan sejajar dengan bangsabangsa itu, kami bangsa Papoea ingin hidup dalam perdamaian dan turut memelihara perdamaian dunia. Melalui manifesto ini we memanggil semua penduduk yang mencintai Negara ini dan bangsanya untuk menyebarkan manifesto ini dan memegangnya, sebagai landasan untuk kemerdekaan bangsa Papoea.

D. Gema Manifesto Politik Papua Ke Penjuru Dunia dan Penggagalan Piagam PBB Pasal 73 oleh Amerika, Indonesia dan PBB.

Setelah Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Papua oleh Parlemen Papua tanggal 19 Oktober 1961, Pemerintah Belanda mulai didesak oleh Bangsa Papua untuk segera menaikkan Bendera Nasional Papoea Barat dan menyanyikan lagu Kebangsaan Papua di seluruh wilayah tanah Papua. Akhirnya desakan itu diterima oleh Gubernur Pemerintahan Nederland Niuew Guinea dan Pemerintah Kerajaan Nederland sehingga mulai dinaikan serempat di seluruh Tanah Papua tanggal 1 Desember 1961.

Proses perubahan status dari Nederland Niuew Guinea pada tanggal 1 Desember 1961 sama seperti perubahan Status wilayah administrasi Jajahan Belanda di Nederland Antillen yang merubah statusnya pada tahun 1951 menjadi Suriname. Sedangkan Nederland Indies telah memperoleh kemerdekaan secara dejure (hukum) dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 setelah selesai Konferensi Meja Bundar. Ketiga wilayah ini telah dimasukkan Belanda dalam daftar Daerah Tak Berpemerintahan Sendiri berdasarkan Piagam PBB yang ditanda-tangani tanggal 26 Juni 1945. Selanjutnya rencana Belanda untuk memberikan kemerdekaan penuh (dejure) yaitu pada tahun 1975 bersama-sama dengan Suriname dan Papua New Guinea.

Berita kemerdekaan Papua ini telah dipublikasikan di berbagai media masa di seluruh dunia seperti yang dimuat pada Koran New York Time pada bulan desember 1961, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

 

Dengan adanya publikasi media internasional tentang kemerdekaan Papua sehingga Soekarno menjadi brutal untuk menggagalkan agenda penerapan Piagam PBB Pasal 73 untuk Bangsa Papua. Dengan bantuan persenjataan Rusia, Soekarno mulai mengumandangkan

TRIKORA (Tri Komando Rakyat) di Alun-alun kota Yogyakarta yang berbunyi sebagai berikut:

1. Gagalkan Nedera Boneka Papua Barat buatan Kolonial Belanda.

2. Kibarkan Sang Saka Merah Putih di IRIAN Barat tanah air Indonesia.

3. Bersiap-siaplah untuk mobilisasi nasional guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Ambisi Soekarno untuk perluasan wilayah Indonesia hingga ke Papua, Timor Leste, dan Malaysia sehingga ia mulai menciptakan Partai Komunis Indonesia (PKI) mengikuti jejak China yang mendirikan Partai Komunis China (PKC) serta mulai mengadakan kerja sama dengan Negara-negara Komunis seperti Rusia (Pimpinan Nikita Kurcev), China (Pimpinan Mao Zedong) dan Cuba (Pimpinan Che Guevara). Akhirnya menimbulkan ketakutan di kalangan militer Amerika sehingga President Amerika John. F. Kennedy ditekan melalui surat gabungan dari Departemen Luar Negeri Amerika, Angkatan Darat AS, Angkatan Laut AS, NSA, Angkatan Udara AS, Inteligent CIA, dan Staff Gabungan pada tanggal 20 Maret 1962. (Lihat

lampiran New Guinea Setlement)

           

 Tak mengherankan juga bahwa para wakil Amerika sangat aktif dalam penyelesaian Papua dan mensponsori negosiasi antara Belanda dan Indonesia di Virginia pada tanggal 20 Maret 1962. Yang mana perundingan resmi seharusnya dilakukan dibawah naungan Sekretaris Jenderal PBB (U Thant) tetapi diperlukan pihak ketiga sebagai mediator, hal ini tidak juga mengejutkan dengan yang telah disebutkan sebelumnya oleh kebijakan luar negeri AS bahwa Mr. Ellsworth Bunker

menjadi mediator yang kemudian dipensiunkan dari diplomat Amerika. Ini dapat dilihat jelas melalui telegram dari Menteri Luar Negeri Amerika, Dean Rusk ke Kedutaan Besar AS di Indonesia pada tanggal 6 Maret 1962. Sekarang kami tahu bahwa dari awal Amerika bersikeras agar Ellsowrth Bunker harus menjadi mediator. Dan kami tahu bahwa tugas utama Ellsworth Bunkder selama negosiasi masalah Papua adalah ia harus menyerahkan Papua Barat kepada Republik Indonesia segera mungkin, terlepas dari posisi Belanda atau bahkan posisi Papua Barat sendiri. (Lihat lampiran Telegram)

Perundingan rahasia semacam ini terus dilakukan hingga di Roma (Ibu Kota Italy) pada tanggal 30 September 1962 yang mana melahirkan Perjanjian Rahasia yang hingga kini dilenyapkan oleh Amerika dan Indonesia tetapi Belanda masih memiliki kearsipannya. Perjanjian ini dilakukan karena Indonesia dan Amerika sangat ambisi menguasai Gunung Batu Papua yang hingga kini dikeruk habis-habisan siang-malam 24 jam oleh Perusahaan Raksasa Amerika PT. Freeport McMoran di Tembagapura.

Bantuan Amerika kepada Indonesia akibat kekhawatiran terhadap perkembangan Komunis Indonesia yang makin menguasai kursi Parlemen Indonesia. Selain itu, Presiden Amerika telah dibayar oleh Presiden Soekarno sehingga beliau menyuruh saudaranya Roberth Kennedy datang ke Jakarta untuk menerima bayaran tersebut pada tanggal 11 Februari 1962. Selanjutnya tanggal 25 Februari 1962 Roberth Kennedy menuju Belanda dan menyatakan bahwa Amerika tidak akan mendukung Belanda soal konflik Papua.

Akhirnya pada tanggal 12 Maret 1962 Belanda mengumumkan untuk bernegosiasi dengan Indonesia soal konflik Papua. Maka Menteri Luar Negeri Belanda DR. Joseph Lunch mengusulkan agar Indonesia harus bersedia memberikan Jaminan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi rakyat penduduk asli Papua. Akhirnya Soekarno bersedia memberikan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua sehingga Mediator Ellsworth Bunker membuat suatu Konsep yang dikenal dengan sebutan Rencana Bunker (Bunker Plant). Rencana Bunker seperti dibawah ini:

Belanda menyerahkan Administrasi Negara Papua kepada PBB dan akan diberikan kembali kepada Indonesia serta Indonesia akan memberikan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua.

Akhirnya pada tanggal 2 April 1962, President Amerika John. F. Kennedy menekan Perdana Menteri Belanda De Quai melalui Surat Rahasianya. (Lihat Lampiran US Secret Letter)

Dengan bantuan Persenjataan Rusia kepada Indonesia untuk melakukan Operasi Mandala ke Papua ikut membantu menekan Kerajaan Nederland sehingga terpaksa Belanda menanda-tangani Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962 di Markas Besar PBB, New York – Amerika

Serikat.